LHOKSEUMAWE — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara melayangkan kecaman keras kepada Pemerintah Provinsi Aceh atas pembiaran kerusakan jalan yang sangat parah di kawasan Gampong Alue Awe. HMI menilai sikap abai dan lambatnya respons pemerintah dalam memperbaiki akses jalan utama tersebut merupakan bentuk kelalaian structures yang mengorbankan keselamatan publik.
Pernyataan sikap resmi ini dirilis ke hadapan publik pada 26 September 2026 di Kota Lhokseumawe. HMI membongkar fakta bahwa jalur alternatif Jalan Elak di kawasan Gampong Alue Awe kini telah berubah menjadi rute yang rawan kecelakaan. Jalur vital yang menyokong mobilitas antarkabupaten sekaligus menjadi urat nadi harian ribuan masyarakat dan mahasiswa ini dibiarkan hancur tanpa penanganan. Kondisinya sangat memprihatinkan dengan aspal yang terkelupas, badan jalan amblas membentuk lubang besar, drainase rusak total, serta minimnya lampu penerangan jalan di malam hari. HMI menegaskan bahwa kawasan yang menjadi pusat pendidikan tinggi ini seharusnya didukung oleh infrastruktur yang layak, bukan jalan rusak yang mengancam keselamatan warga setiap harinya.
Kritik tajam ini disuarakan oleh Rendy Novriady, Wakil Sekretaris Umum Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara. Rendy menuding Pemerintah Provinsi Aceh beserta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya sibuk berteori tanpa tindakan nyata. Ia membeberkan bahwa persoalan pembagian status jalan nasional, provinsi, maupun daerah sering kali dijadikan tameng untuk saling lempar tanggung jawab, sementara masyarakat sipil terus menjadi korban.
Berdasarkan pantauan HMI di lapangan, kecelakaan lalu lintas terus terjadi di titik tersebut dengan korban mendominasi dari kalangan mahasiswa, dosen, dan pedagang kecil. Saat hujan deras, lubang-lubang jalan berubah menjadi jebakan maut karena tertutup genangan air. Sementara saat cuaca kering, kawasan tersebut dipenuhi polusi debu tebal yang mengancam kesehatan pernapasan warga. HMI menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai kurang berempati karena lebih memprioritaskan anggaran untuk kegiatan seremonial ketimbang perbaikan jalan.
Sebagai langkah konkret, HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara mendesak Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera menurunkan tim teknis guna melakukan pengaspalan ulang (*overlay*) secara menyeluruh dan permanen, bukan sekadar penambalan sementara. Selain itu, HMI juga meminta legislatif di DPRA untuk segera memanggil pejabat dinas terkait guna dimintai pertanggungjawaban atas buruknya tata kelola pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.