LHOKSEUMAWE — Ketika anggaran publik terus bergerak, pertanyaan tentang ke mana uang rakyat diarahkan kembali mencuat di Kantor DPRK Lhokseumawe. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (24/9/2026), dengan membawa tujuh tuntutan yang menyasar kebijakan pemerintah, pengawasan anggaran, hingga pelayanan publik.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.30 WIB itu tidak hanya mempertanyakan program pemerintah, tetapi juga menyoroti fungsi pengawasan DPRK Lhokseumawe. Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana lembaga legislatif mengawasi kebijakan eksekutif ketika sejumlah persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat masih menjadi sorotan.
Massa meminta Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal H. Isa hadir menemui mereka. Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar juga diminta turun langsung memberikan penjelasan. Namun, pemerintah kota hanya mengutus Asisten I Setdako Lhokseumawe, Mirdha Ikhsan, untuk menemui massa.
Bagi mahasiswa, kehadiran pemerintah bukan sekadar formalitas. Mereka menuntut jawaban atas persoalan yang dianggap berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, penggunaan anggaran, dan arah kebijakan daerah.
Aksi sempat dihentikan ketika azan Ashar berkumandang. Setelah itu, mahasiswa kembali menyampaikan tuntutannya hingga akhirnya membubarkan diri secara tertib.
Ketua HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Muhaymin, mengatakan sejumlah persoalan menjadi alasan pihaknya turun ke jalan. Salah satu yang paling disorot adalah pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
HMI meminta Dinas Kesehatan menghentikan sementara operasional tujuh dapur MBG yang menurut mereka belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Mahasiswa juga mendesak adanya pengawasan lebih ketat terhadap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Muhaymin menilai distribusi pangan kepada anak-anak sekolah tidak boleh berjalan tanpa kepastian mengenai standar keamanan dan kelayakan pangan.
“Beserta tindakan hukum pengamanan oleh Kapolres Lhokseumawe dan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe guna memastikan seluruh mitra SPPG tidak melakukan distribusi pangan sebelum lolos uji laboratorium,” kata Muhaymin.
Sorotan mahasiswa kemudian bergeser pada program pengolahan sampah Pemerintah Kota Lhokseumawe. HMI meminta Wali Kota mengevaluasi prosedur pengoperasian mesin pengolahan sampah, terutama dari sisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Menurut mereka, program yang disebut sebagai salah satu program unggulan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan mesin atau besarnya anggaran. Aspek keselamatan pekerja, tata kelola, efektivitas, serta pertanggungjawaban program juga harus diperiksa.
Di titik lain, HMI mempertanyakan fungsi pengawasan DPRK terhadap program dan proyek pemerintah. Mereka mendesak lembaga legislatif memperketat pengawasan sekaligus meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pemerintah.
Pertanyaan yang dibawa mahasiswa sederhana, tetapi menyentuh persoalan mendasar: jika ditemukan persoalan dalam pengelolaan anggaran, sejauh mana pengawasan dan tindak lanjut benar-benar dilakukan?
Kritik juga diarahkan pada rencana pengadaan 25 unit mobil operasional premium pada Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Tahun 2026 dengan pagu Rp17,25 miliar.
HMI mendesak rencana tersebut dibatalkan dan meminta anggaran otonomi khusus dialihkan untuk program yang dinilai lebih mendesak, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, rumah layak huni, serta beasiswa bagi anak yatim korban konflik.
“Menuntut provinsi untuk mengalihkan dana anggaran otonomi khusus tersebut menjadi program intervensi kemiskinan ekstrem, rumah layak huni, dan beasiswa anak yatim korban konflik,” ujar Muhaymin.
Persoalan Biosolar juga tidak luput dari sorotan. HMI meminta DPRK mendesak pemerintah provinsi dan BPH Migas menambah kuota darurat Biosolar serta menerapkan sistem stiker barcode permanen pada kendaraan. Mereka menilai mekanisme pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Tak hanya mempertanyakan program, mahasiswa juga mulai membidik persoalan yang lebih besar: kemampuan fiskal daerah.
HMI meminta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) melakukan audit terhadap kemampuan riil APBK dengan mempertimbangkan jumlah aparatur yang disebut mencapai 2.975 PNS dan 3.698 PPPK.
“Kami mendesak Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) segera mengaudit kemampuan riil APBK terhadap populasi 2.975 PNS dan 3.698 PPPK saat ini. Selama rasio belanja pegawai belum turun ke ambang batas legal 30 persen sesuai UU HKPD,” kata Muhaymin.
HMI juga mendesak Pemko Lhokseumawe menghentikan penerimaan formasi PPPK penuh waktu dan beralih ke skema PPPK paruh waktu dengan alasan menjaga ruang fiskal untuk pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah diminta mempercepat realisasi serapan fisik, menyelesaikan program Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta mengevaluasi kondisi fiskal Pemko dan DPRK Lhokseumawe.
Rangkaian tuntutan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu persoalan besar: bagaimana uang publik dikelola dan siapa yang memastikan penggunaannya benar-benar diawasi.
Aksi HMI menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kebijakan yang selama ini berjalan di tingkat pemerintah daerah. Kini, tuntutan tersebut menunggu jawaban—bukan sekadar pertemuan, tetapi tindak lanjut yang dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.