LHOKSEUMAWE— Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Senin (5/10/2026) menjadi momentum krusial untuk merefleksikan kembali arah transformasi pertahanan nasional. Memasuki era ketidakpastian global, militer Indonesia dituntut terus berbenah menghadapi lanskap ancaman yang kian kompleks tanpa mengesampingkan nilai-nilai demokrasi.
Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H., CPM., CP.Arb., CPLC., menegaskan bahwa pembangunan kekuatan militer wajib berjalan selaras dengan profesionalisme, kepatuhan hukum, dan supremasi sipil.
"TNI dalam sistem demokrasi harus ditempatkan murni sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Karena itu, setiap langkah penguatan peran dan kapasitas militer harus tetap berada dalam koridor konstitusi," kata Hadi di Lhokseumawe, Senin (5/10/2026).
Ancaman Multidimensional dan Konsep Smart Military
Hadi menilai, fokus pertahanan Indonesia saat ini telah bergeser jauh dari sekadar ancaman perang fisik konvensional. Negara kini berhadapan dengan ancaman multidimensional yang mencakup serangan siber, perang informasi, terorisme, kejahatan lintas negara, hingga krisis pangan, energi, dan bencana alam ekstrem.
Menjawab tantangan tersebut, TNI dinilai perlu mempercepat adaptasi teknologi menuju pembentukan smart military. Penguasaan kecerdasan buatan (AI), pemanfaatan ruang siber, armada drone, serta penguatan sistem peringatan dini menjadi fondasi utama pertahanan masa depan.
"Indonesia membutuhkan TNI yang tidak hanya memiliki kekuatan tempur kredibel, tetapi juga kemampuan membaca dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, ekonomi, lingkungan, dan sosial secara komprehensif," jelasnya.
Tetap Berpijak pada Payung Hukum dan Sinergi Sipil
Kendati demikian, Hadi mengingatkan bahwa perluasan tugas dan fleksibilitas TNI tidak boleh diartikan sebagai perluasan kewenangan militer tanpa batas. Setiap pelaksanaan tugas harus didasari payung hukum yang jelas, berada dalam rantai komando yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menghormati kewenangan lembaga sipil.
Dalam situasi darurat seperti penanggulangan bencana alam, kemampuan TNI dalam mobilisasi logistik, personel, dan penjangkauan daerah terpencil memang sangat vital. Namun, penanganannya tetap harus mengedepankan sinergi lintas sektor bersama pemerintah daerah, BNPB, Polri, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga elemen masyarakat.
"Kekuatan militer yang tangguh pada akhirnya harus selalu diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara dengan tetap teguh berpijak pada hukum dan konstitusi," pungkas Hadi.