Ayu (19 Tahun) bersama dua temannya, Fadila (20 Tahun) dan Julia (20 Tahun), tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Karcis parkir diterima begitu mereka masuk, lalu Ayu menyimpannya ke dalam tas dan mereka langsung memesan makanan.
"Ketika mau pulang, saya cari karcisnya di dalam tas, tidak ketemu. Kemungkinan jatuh waktu awal saya masukkan," katanya saat ditemui, (Kamis).
Sesampainya di pintu parkir keluar, petugas menyebut karcis yang hilang dikenai denda Rp 20.000. Nominal itu sepuluh kali lipat tarif parkir sepeda motor di tempat tersebut, yang hanya Rp 2.000. "Kami tidak diperkenankan keluar sebelum membayar," ujarnya.
Fadila sempat menanyakan dasar hukum dan ketentuan denda itu. Karena pada karcis parkir hanya memuat satu petunjuk: "apabila karcis parkir hilang tunjukkan KTP dan STNK." Prosedur itu pun tidak dijalankan. "Kami langsung disuruh bayar Rp 20.000, tanpa diminta memperlihatkan KTP ataupun STNK," kata Fadila.
Ketentuan yang menjadi persoalan bukan tarifnya, melainkan cara syarat itu lahir. Karcis parkir adalah dokumen yang disiapkan oleh pengelola dan wajib dipenuhi pengunjung, namun ketentuan didalam karcis parkir tersebut yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf e UUPK yang melarang klausula baku mengatur pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen, dan huruf f melarang klausula yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen. Denda Rp 20.000 atas karcis yang hilang persis menyentuh keduanya, beban pembuktian dilempar ke pengunjung, dan uangnya diambil tanpa dasar tarif yang pernah disepakati.
Persoalannya bertambah karena besaran denda tidak dicantumkan sama sekali, baik di karcis maupun di papan informasi. Pasal 18 ayat (2) UUPK melarang klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca jelas, atau sulit dimengerti. Konsekuensinya diatur pada ayat (3): klausula seperti itu batal demi hukum, dan ayat (4) mewajibkan pelaku usaha menyesuaikannya. Kewajiban memberi informasi yang benar dan jelas juga sudah lebih dulu dibebankan kepada pelaku usaha lewat Pasal 7 huruf b UUPK, sejalan dengan hak konsumen atas informasi yang jujur pada Pasal 4 huruf c UUPK
Hingga berita ini dinaikkan, pengelola belum memberikan tanggapan. Sementara Ayu, Fadila, dan Julia sudah membayar Rp 20.000 dan meninggalkan area parkir tanpa pernah tahu aturan apa yang mengikat mereka.