Komitmen dan moralitas politik Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Aceh, Reza Hendra Putra, berada di titik nadir. Langkah kontroversialnya yang resmi melacurkan posisi kepemimpinan HMI dengan masuk menjadi kader Tunas Indonesia Raya (TIDAR)—organisasi sayap Partai Gerindra memicu kemarahan hebat di tingkatan akar rumput kader dan alumni HMI se-Aceh.
Tindakan Reza Hendra Putra dinilai bukan sekadar manuver politik biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terbuka terhadap Independensi HMI fondasi sakral yang tertuang tegas dalam Pasal 6 AD HMI. Sebagai pimpinan tertinggi Badko HMI Aceh periode 2024–2026, Reza dianggap sengaja menyeret institusi pengaderan terbesar di Aceh ini masuk ke dalam kubang kepentingan politik praktis dan oligarki partai.
Kritik pedas dan tajam membanjiri kepemimpinannya. Sejumlah pihak menilai Reza Hendra Putra telah kehilangan legitimasi moral untuk memimpin Badko HMI Aceh.
Irvan Hakim Ali Siregar selaku Kader HMI Lhokseumawe Aceh Utara menyampaikan
"Ini adalah tragedi kepemimpinan terburuk dalam sejarah Badko HMI Aceh. Reza Hendra Putra secara sadar menggadaikan marwah dan khittah perjuangan HMI demi syahwat politik personalnya di TIDAR Gerindra. Bagaimana mungkin seorang Ketua Umum Badko bisa netral dan kritis terhadap kekuasaan jika dirinya sendiri adalah 'anak buah' dari partai penguasa?" tegas seorang senior HMI di Banda Aceh dengan nada sengit.
Keterlibatan aktif Reza di sayap partai dipastikan menciptakan benturan kepentingan yang destruktif. Badko HMI Aceh di bawah kemudinya dinilai telah mati angin, tumpul, dan tidak lagi memiliki taji sebagai kontrol sosial maupun mitra kritis pemerintah daerah. HMI Aceh kini terancam hanya dijadikan stempel politik dan alat tawar-menawar kepentingan kelompok tertentu.
Melihat kerusakan etika dan institusional yang ditimbulkan, gelombang perlawanan internal mulai berkobar. Para kader dan pengurus cabang se-Aceh mendesak agar Reza Hendra Putra tidak hanya memberikan klarifikasi basa-basi, melainkan segera mengundurkan diri atau dipecat secara tidak hormat melalui Sidang Pleno Badko HMI Aceh.
"HMI bukan milik pribadi Reza, dan Badko Aceh bukan sekretariat sayap partai! Jika dia masih punya sisa rasa malu dan menghormati konstitusi organisasi, Reza harus mundur sekarang juga sebelum dilengserkan secara paksa oleh kader," pungkasnya.